Indonesia sedang mengalami transisi pemerintahan dari perencanaan yang diatur oleh pusat menuju ke desentralisasi di mana tanggung jawab administrasi pemerintahan terletak di tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Kunci kesuksesan dari program desentralisasi ini terletak pada tersedianya data sosial dan ekonomi yang akurat dan tepat waktu bagi 440 kabupaten dan kotamadya. Hal ini penting tidak hanya untuk keperluan pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk keperluan politik dan kerukunan sosial dan terutama sekali untuk kepentingan pengentasan kemiskinan. Dalam merencanakan program-program yang terkait dengan masalah diatas, pemerintah di tingkat lokal harus mempunyai akses terhadap data empiris yang diperlukan. Proyek ini menyediakan pengetahuan dasar untuk mendukung penelaahan dan analisa terhadap masalah tersebut.